| Kembalikan Olahragaku Radhar Panca Dahana ; Budayawan |
KOMPAS, 24 September 2012
Sebagai manusia, selain mensyukuri diri sebagai salah satu mukjizat Tuhan di antara 6,5 miliar umat lain, dengan berkah ajaib berupa badan, pikiran, dan perasaan, saya merasa menjadi manusia yang sangat—oh, sangat—berbahagia.
Berbahagia karena hidup di masa yang melahirkan tokoh-tokoh atau atlet olahraga dengan prestasi terbesar sepanjang abad. Hidup menjadi begitu indah dan sangat berharga diperjuangkan ketika mengapresiasi sukses dan disiplin hidup tokoh-tokoh besar itu, dari Michael Schumacher, Garry Kasparov, Paolo Rossi, Manuel Pacquiao, Michael Phelps, Usain Bolt, Tiger Woods, Roger Federer, hingga Sergei Bubka.
Tentu saja saya tidak mengabaikan LAM Cuccitini alias le saint atau ”The Saint” Messi (25), pesepak bola terhebat—yang masih akan terus mencetak rekor— dunia dan diyakini akan menempati puncak sejarah sepak bola, menggusur dua legenda hidup: Pele dan Maradonna.
Messi bukan sekadar kisah sukses anak buruh pabrik besi dan ibu pembersih rumah yang kemudian menjulang dengan kekayaan Rp 1 triliun, tetapi juga sukses seorang anak yang dengan gigih mengatasi penyakit defisiensi hormon pertumbuhan menjadi prestasi membanggakan seorang anak jalanan.
Lionel alias ”Leo” kini pemilik yayasan dunia yang membantu anak-anak dengan kesulitan fisik. Ia menjadi puisi di tengah prosa sepak bola yang dipadati tenaga, kecepatan, dan kekerasan. Ia yang selalu tengadah penuh syukur di setiap golnya.
Tak hanya Messi, semua nama di atas adalah inspirasi, teladan, dan acuan siapa pun yang memiliki ambisi dan ingin meraih prestasi. Juga kita, para pencinta, penikmat, dan pekerja olahraga Indonesia. Namun mengapa, di zaman saat kecerdasan, teknologi, sains, dan uang tersedia untuk memungkinkan lahirnya atlet-atlet besar, kita justru menyaksikan atlet-atlet di cabang-cabang unggulan dan populer kita runtuh satu per satu?
Kita menyaksikan berkali-kali penyelenggaraan pesta olahraga yang sangat buruk, penyia-nyiaan atlet, perseteruan antar-pengurus, hingga keterlibatan politik dan militer yang berbeda passion dalam kepengurusan olahraga.
Degradasi Percaya Diri
Tampaknya, selain banyak hal yang harus dihidupkan kembali dengan keras dan sungguh-sungguh, ada banyak hal juga yang harus kita sudahi.
Untuk persoalan pertama, kita tampaknya sepakat menghidupkan kembali apa yang belakangan meredup dalam kehidupan berolahraga nasional kita: rasa bangga, kepercayaan diri sebagai manusia dan bangsa Indonesia. Sebuah persoalan yang berkait dengan kinerja, dengan kualitas dan puncak-puncak pencapaian (prestasi) bangsa dan negara.
Selama sekitar tiga dekade, sejak dasawarsa kedua pemerintahan Soeharto, kita mengalami semacam degradasi moral karena kenyataan dalam negeri seolah memojokkan diri kita ke sudut gelap kerendahan diri. Eksistensi dan integrasi diri begitu rapuh, tak tegak, bahkan hanya untuk menghadapi harapan.
Para pemimpin dan elite negeri ini tidak menjalankan obligasinya, tetapi malah mengkhianati, memperdaya, dan mengeksploitasi publik yang telah memberi kepercayaan dan fasilitas hidup melimpah. Maka rakyat, juga atlet, tidak lagi memiliki passion, gairah, untuk ”memeras keringat”, apalagi ”bertumpah darah” menciptakan prestasi untuk negeri. Apalagi jika prestasi itu kemudian dimanipulasi untuk kepentingan portofolio para pemimpin yang korup.
Rasa rendah diri yang meluas ini mesti disudahi, rasa bangga dan percaya diri mesti dipulihkan. Apa boleh buat, pemimpin dan elite yang menjadi ”biang kerok” harus berubah. Dalam slogan pendek: jadilah pemimpin sejati, bukan pencuri. Pencuri yang merampok wewenang, hak, bahkan harta rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Di samping dunia seni/hiburan, olahraga adalah bidang hidup yang sangat seksi, yang dengan cepat dan mudah mengisap perhatian publik. Ia adalah senjata, arsenal kebudayaan yang ampuh, bahkan untuk menaklukkan pesaing (negara lain) dalam nilai, moralitas, bahkan eksistensi.
Kemunduran, apalagi kebobrokan prestasi dan kepengurusan dunia olahraga sebenarnya menjadi salah satu cermin dari realitas prestasi bangsa ini. Lihatlah Olimpiade London kemarin, atau sebelumnya di Seoul, Beijing, atau penyelenggaraan hampir semua Piala Dunia sepak bola. Semua hajatan sportif itu bukan hanya milik komunitas sportif, melainkan juga seluruh elemen bangsa. Menjadi tugas utama negara dan pemerintah.
Sebuah hajatan sportif, lepas dari unsur finansial-komersial, bahkan catatan rekor yang diraih, berposisi sebagai teras terdepan representasi kualitas bangsa. Penyelenggaraan dan kepengurusan yang sembrono, dengan konflik kepentingan antar-pengurus atau keterlibatan politik yang banci, identik dengan pengkhianatan terhadap sejarah dan kebudayaan yang ribuan tahun dibangun nenek moyang dan menjadikan kita bangsa.
Introspeksi
Becermin dari pencapaian dalam Olimpiade London, SEA Games di Palembang, dan penyelenggaraan PON di Riau, kita bersama makin tak punya alasan adekuat untuk tegak berdiri di teras depan rumah kita. Tidak ada muka untuk berhadapan dengan tetangga atau tamu yang datang.
Olahraga mungkin sudah mendapat porsi perhatian selayaknya dengan adanya satu pos kementerian dalam beberapa kabinet belakangan ini. Maka, jika olahraga terus-menerus menjadi sumber kekecewaan kita, tidak lain bukan karena kekurangan atlet hebat, bukan pula karena kurangnya pendukung yang dahsyat. Namun, semata karena manajemen buruk oleh orang-orang yang tidak layak di tempat itu.
Salah satu penyebab adalah tradisi peralihan kuasa organisasi olahraga yang masih mengikuti pola Orde Baru: didominasi pejabat politik dan militer. Dalam proses pemilihan Ketua Umum PBSI saat ini, misalnya, disinyalir semacam konspirasi politik-militer saat Djoko Suyanto (jenderal dan Menko Polhukam) dengan mudah mewariskan jabatan kepada rekan kabinetnya, Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan). Seolah jabatan sportif itu kongruen dengan posisi dalam organisasi politik terkait kekuasaan dan uang.
Olahraga harus dikembalikan kepada profesional. Satu hal yang saya kira justru ada dalam militer. Organisasi militer apa pun, mau menyerahkan kerja dan prestasi profesional di bawah pimpinan nonmiliter, atlet apalagi? Marilah kita sportif dan jujur.
Organisasi ulama harus dipimpin ulama, organisasi ilmiah oleh akademisi, kesenian oleh seniman. Lalu, kenapa olahraga tidak bisa dipimpin oleh pekerja olahraga (atlet dan pelatih) yang gairah, darah, dan air matanya tumpah hanya untuk olahraga?
Saya bukan pendukung Icuk Sugiarto dalam kasus PBSI. Namun, nama terakhir itu menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk bulu tangkis. Ia berpengalaman dalam organisasi, tahu benar seluk-selingkuh olahraga, bulu tangkisnya. Semua hanya untuk perbandingan dengan Gita Wirjawan, yang mohon maaf, bukan bandingan profesional macam Icuk, Utut Adianto di catur, dan Lukman di angkat berat.
Tentu saja dibutuhkan kapasitas lain untuk menjadi pemimpin organisasi olahraga: kemampuan manajerial, diplomasi, koneksi, dan finansial. Namun, kapasitas-kapasitas terakhir ini ternyata tidak bermakna dalam mendongkrak prestasi olahraga tanpa diintegrasikan dengan kualitas-kualitas sportif pekerja olahraga. Apa yang terjadi belakangan dalam dunia olahraga menjadi pelajaran.
Roh Berbeda
Olahraga sudah menjadi permainan politik, bahkan untuk kepentingan politik itu sendiri. Menjadi kacau karena roh dan geregetnya berbeda. Olahraga tidak bisa dikelola dengan manajemen politik di mana konflik menjadi salah satu kepastiannya. Seperti dinyatakan Vicente del Bosque, sukses sepak bola Spanyol karena ia dipraktikkan dengan semangat kekeluargaan.
Siapa tak memahami, jika semangat kekeluargaan pula yang sesungguhnya menjadi identitas kita sebagai bangsa. Maka, melihat kegagalan kita, dengan semangat kekeluargaan, kejernihan, dan kejujuran, saya merasa tepat meminta penanggung jawab politik utama dalam kerja ini, Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk mundur saja. Segera.
Dalam kekeluargaan memang ada pemakluman, sedikit permisif, dan toleransi. Namun, dalam keluarga juga ada adekuasi, kekesatriaan, kejujuran, dan keikhlasan.
Maka, Saudara Menpora, juga para elite kepengurusan olahraga yang hanya mementingkan diri dan golongan sendiri, cukuplah bagi bangsa ini berterima kasih. Silakan mundur dengan kesatria agar harkat dan martabat Anda tetap mulia.
Izinkanlah yang lebih profesional dan berhasrat kuat memikul tanggung jawab yang sesungguhnya tidak lebih remeh dibandingkan kementerian lain. ●