Mengatasi Ketakseimbangan Ekonomi Umar Juoro ; Ekonom Senior di CIDES dan the Habibie Center |
REPUBLIKA, 25 September 2012
Ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup tinggi, 6,4 persen, sekalipun terjadi krisis Eropa. Namun, terdapat ketidakseimbangan yang sangat mengganggu dan dapat merusak perekonomian. Ketidakseimbangan pertama adalah defisit neraca berjalan sebesar 3,1 persen PDB.
Biasanya angka di atas dua persen sudah dipandang mengkhawatirkan. Ketidakseimbangan kedua adalah ketimpangan pendapatan di masyarakat yang dalam ukuran Rasio Gini sudah cukup tinggi, yakni 0,42. Rasio Gini di atas 0,3, dianggap sudah cukup timpang.
Defisit Neraca Berjalan terjadi karena ekspor yang melemah sementara impor tetap tinggi. Pembayaran jasa dan aliran dana ke luar negeri terjadi dalam jumlah cukup besar. Jika ketidakseimbangan ini tidak diatasi maka nilai rupiah akan terus melemah dan stabilitas ekonomi terganggu yang berpotensi pada terjadinya krisis.
Tingginya Rasio Gini berakibat pada kesenjangan sosial yang membuat perekonomian menjadi tersegregasi antara mereka yang menikmati sebagian besar dari perkembangan ekonomi dan mereka yang sedikit saja atau bahkan tidak menikmatinya.
Sekalipun secara statistik angka pengangguran dan kemiskinan menurun, namun
sebagian besar pekerja masih bekerja di sektor informal dan banyak masyarakat yang masih hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Apalagi, jika definisi miskin disesuaikan maka jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan akan besar sekali.
Ekonomi semestinya bekerja dalam keseimbangan. Jika terjadi ketidakseimbang an apakah karena perubahan teknologi, tidak seimbangnya permintaan dan penawaran, atau sebab lainnya, maka ekonomi bisa menyeimbangkan dirinya sendiri dalam tahapan perkembangan yang lebih tinggi, hanya jika tidak ada permasalahan struktural. Namun, jika ada permasalahan struktural, keseimbangan tidak akan terjadi dengan sendirinya dan pemerintah harus campur tangan.
Ketidakseimbangan Neraca Berjalan harus segera diatasi karena ini permasalahan jangka pendek. Untuk itu, besarnya impor bahan baku yang merupakan bagian terbesar dari impor harus diatasi antara lain dengan menarik investasi pada industri ini dengan insentif yang menarik. Impor minyak juga sudah terlalu besar mencapai sekitar 19 miliar dolar AS dalam semester pertama tahun ini.
Impor minyak akan lebih besar lagi dengan ditambahnya kuota subsidi BBM tiga juta sampai empat juta kiloliter lagi. Semestinya, harga BBM disesuaikan yang akan menurunkan konsumsi dan impor BBM.
Aliran dana keluar dapat diatasi dengan membuat lingkungan investasi lebih menarik. Hambatan utama investasi di Indonesia adalah banyak berkaitan dengan pemerintahan, yaitu korupsi, birokrasi, dan infrastruktur. Perbaikan berarti dalam aspek tersebut akan semakin meningkatkan investasi dan mengurangi aliran dana keluar. Ketidakseimbangan dalam pendapatan bersifat jangka menengah. Permasalahan ini tidak dapat diatasi segera, namun harus cepat ditangani supaya ketimpangan tidak terus memburuk.
Jika ketimpangan memburuk maka akan menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri. Mereka yang berpendapatan tinggi akan semakin tidak produktif dan yang berpendapatan rendah akan mengekspresikan kekecewaannya secara destruktif.
Kesempatan kerja produktif adalah cara efektif mengatasi ketimpangan pendapatan. Karena itu, sedapat mungkin investasi yang berkembang adalah yang menyerap tenaga kerja di sektor formal.
Sedangkan, permasalahan tenaga kerja sebaiknya dise lesaikan antara pengusaha dan serikat pekerja melalui negosiasi, apa yang menjadi kesepakatan itulah yang diputuskan. Pemerintah memfasilitasi perundingan dwipartit ini, bukan justru merusaknya.
Pengembangan UKM dan usaha mikro juga merupakan sarana efektif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan karena fleksibilitasnya dan juga jumlahnya yang besar. UKM, baik yang terintegrasi dengan perusahaan besar melalui supply chain maupun yang relatif independen, harus terus difasilitasi perkembangannya, baik melalui aktivitas bisnis maupun melalui program pemerintah.
Begitu pula memfasilitasi pengembangan usaha mikro melalui perluasan pembiayan mikro dan dana bergulir. Perluasan akses pembiayaan se jalan dengan upaya meningkatkan inklusivitas keuangan dan akses pasar sangat menentukan perkembangan UKM dan usaha mikro.
Program langsung pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja maupun mengatasi kemiskinan sangat menentukan terutama bagi golongan miskin. Ini berarti program PNPM di kecamatan, BLT bersyarat, dan perbaikan akses pada pendidikan dan kesehatan bagi golongan miskin harus terus ditingkatkan.
Keberhasilan dalam mengatasi dua ketidakseimbangan tersebut akan memperkuat ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dalam jangka panjang, perekonomian yang seimbang membuka peluang Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju. ●