| Indonesia Baru Perlu Negarawan Toeti Prahas Adhitama ; Anggota Dewan Redaksi Media Group |
MEDIA INDONESIA, 28 September 2012
KITA bersyukur pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) DKI Jakarta berjalan lancar. Banyak yang memuji itulah bukti kematangan demokrasi kita. Pujian itu valid bila menyangkut pemilukada DKI. Banyak analis berpesan agar pemilu kada di tempat-tempat lain mengacu pada pola Jakarta.
Di sisi lain, di samping puja-puji, banyak asumsi yang mengandung harapan berlebihan. Misalnya ada yang menganggap yang terjadi di Jakarta mencerminkan spirit Indonesia. Tentu kita menginginkan demikian, sebab itu berarti sentimen SARA atau jenis primordial lain tidak berpengaruh pada pertimbangan rasional rakyat Indonesia; masyarakatnya tidak gampang dimanipulasi kepentingan-kepentingan politik dan nuraninya berbicara untuk kepentingan seluruh kelas masyarakat demi perbaikan kehidupan di masa depan. Tentang itu, kita patut merasa lega kalau memang demikian halnya.
Namun, asumsi-asumsi itu rasanya perlu kita uji mengingat 10 juta warga Jakarta bukan sepenuhnya mewakili rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 25 kalinya, yang tinggal terpencar di wilayah yang luasnya sekitar 1,9 juta km2. Kepekaan dan godaan-godaan politik penduduk Nusantara tentu tidak sama dengan yang dialami warga DKI yang tinggal di wilayah kurang dari 7.000 km2 dengan lingkungan politik yang sangat berbeda.
Kematangan Berpolitik
Salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari pemilu kada DKI ialah perlunya pendidikan politik bagi bangsa ini demi kematangan berdemokrasi. Warga Jakarta mendapat pembelajaran langsung dari lingkungannya. Pelajaran lain, rakyat menghendaki pembaruan. Itu menjelaskan mengapa harus terjadi estafet kepemimpinan. Fauzi `Foke' Bowo terpaksa melepas jabatannya sekalipun pengalaman dan pendidikan formalnya di bidang tata kota sangat menjamin. Fakta itu antara lain yang merapatkan barisan partai-partai politik besar untuk mengusung Foke.
Mengenai pembelajaran politik bahwa warga Jakarta yang demikian heterogen berhasil melaksanakan pemilu kada secara cerdas dalam suasana damai antara lain merefl eksikan politik bukan barang asing bagi para pemilih Jakarta. Perilaku lembaga-lembaga pemerintahan--eksekutif, legislatif, dan yudikatif--ataupun organisasiorganisasi politik berbentuk partai dan lainnya, yang jumlahnya puluhan dan berpusat di Jakarta, secara langsung mereka amati dan tengarai. Pendalaman pengetahuan mereka tentang lingkungan politik semacam itu terbantu oleh aliran deras informasi yang hari demi hari datang dari berbagai sumber, baik melalui media maupun obrolan di warung-warung kopi. Itulah pembelajaran secara wajar yang langsung menyentuh pribadi-pribadi yang bersangkutan, tanpa suap dan paksaan.
Dari pembelajaran semacam itu, yang berkepentingan bisa belajar mengenal siapa atau organisasi macam apa yang pantas menjadi anutan. Para pemilih diam-diam mulai membanding-bandingkan dan melakukan perburuan untuk menangkap negarawan yang memiliki komitmen mengadakan pembaruan. Suasana begini hanya dimungkinkan kalau lingkungan mendukung. Jakarta memiliki lingkungan yang mendukung para warga menentukan pilihan.
Sikap Kenegarawanan
Mampukah kita menemukan negarawan-negarawan untuk memimpin negeri ini di masa depan? Kesan lamban menangani kalau bukan membiarkan pelanggaran-pelanggaran hukum dan moral yang kita saksikan selama ini membuat kita bertanya-tanya, mana sikap kenegarawanan kita? Itu mungkin terguncang oleh perubahan politik-ekonomi global yang dahsyat, yang berpengaruh terhadap kehidupan nasional dan bahkan membuat kita menafikan falsafah negara, membuat banyak tokoh yang semula kita harapkan menjadi anutan terbukti belum menunjukkan komitmen sepenuhnya. Simpang siur mengenai kebijakan ekonomi dan politik yang sedang mencari bentuk kesepakatan menggambarkan fenomena itu.
Tentu diperlukan kerendahan hati untuk kesediaan bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Apa yang sebenarnya dicari kalau bukan kesejahteraan rakyat banyak? Kesadaran itu sedang kita bangkitkan. Itu alasannya mengapa kita, khususnya partai-partai politik, di masa depan perlu mencari negarawan-negarawan; bukan sekadar pemburu kursi.
Dalam rangka pemilu kada DKI, seperti ‘pucuk dicinta ulam tiba’, sikap kenegarawanan
itu sekilas tersirat pada akhir keramaian pemilihan, yakni ketika Fauzi Bowo menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo, yang ditimpali dengan permintaan maaf Jokowi karena ungkapan atau perkataan yang kurang menyenangkan terhadap Foke selama kampanye. Lengkaplah skenario keteladanan yang dipertontonkan Jakarta. Ungkapan-ungkapan dua tokoh itu rasanya bukan mencerminkan menang-kalah antarpartai, tetapi ungkapan-ungkapan tulus dari nurani dua mantan pesaing.
Sekalipun episode pemilu kada DKI ibarat hanya berlangsung sepintas, yang sepintas itu mampu membangkitkan harapan bahwa kita bisa membangun kesepakatan dengan jalan damai. Sentimen SARA, misalnya, terbukti tidak laku untuk masyarakat yang matang politik. Maka, jangan kita memainkan sentimen SARA--yang menyalahi falsafah bangsa--demi kepentingan kelompok/pribadi. Jangan pula kita terlalu meyakini bahwa partai-partai politik bisa menjadi tunggangan untuk menentukan kalah-menang. Masyarakat yang cerdas akan memilih negarawan daripada kepiawaian taktik dan strategi partai politik. Kecuali kalau partai-partai politik memang menjalankan strategi mencari negarawan untuk kader-kader mereka demi demokrasi yang ideal bagi bangsa ini. ●