Organisasi Gerakan Pembebasan Papua/Free West Papua Campaign menawarkan imbalan Rp 770 juta kepada yang berani menangkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Inggris pada November mendatang.
Penangkapan itu cukup simbolis. Jadi mereka yang berminat mendapatkan hadiah cukup mendekati Yudhoyono dengan tenang, lalu menepuk bahu atau tangannya dan berkata, “Susilo Bambang Yudhoyono, ini adalah penangkapan oleh warga untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat dan saya mengajak Anda ikut ke kantor polisi.”
Gerakan pembebasan Papua yang bermarkas di Oxford, Inggris itu menyatakan siapa pun boleh mengklaim hadiah itu jika “penangkapan” itu diberitakan oleh media massa besar. Si penangkap juga harus disebutkan dalam berita “penangkapan” itu. Imbalan bisa diambil dalam jangka waktu 28 hari setelahnya.
“Kami berharap ada banyak pendukung yang mencoba menangkap Presiden agar perhatian dunia tertuju ke Papua,” kata Alex Regent, juru bicara Benny Wenda, pemimpin Free West Papua Campaign, kepada Detik kemarin. “Kami mendesak agar Yudhoyono diadili atas pembunuhan yang terjadi di Papua.”
Regent berharap penangkapan itu bisa mendorong terbukanya informasi situasi di Papua. Selama ini, kata dia, dunia tak bisa mengetahui kondisi asli di Papua karena media asing dan organisasi pemerhati hak asasi manusia dilarang masuk ke sana.
Saat dicoba mengontak langsung Benny Wenda, 37 tahun, ia tak kunjung menjawab panggilan telepon ataupun membalas surat elektronik dari Detik. “Dia masih rapat,” kata Tim, anggota staf kantor Free West Papua Campaign.
Juru bicara Presiden Yudhoyono, Julian Aldrin Pasha, menilai tudingan tersebut berdasarkan fakta yang tak jelas dan tak masuk akal. “Itu sedikit mengganggu karena itu suatu statement yang menghina kepala negara,” kata Julian seperti dilansir Detik.com.
Julian mengatakan lembaga di Inggris tersebut menutup mata terhadap pendekatan kesejahteraan masyarakat dan hak asasi manusia yang diusung pemerintahan Yudhoyono. Menurut dia, kampanye tersebut tak perlu ditanggapi serius. “Ini kampanye dari pihak yang sakit jiwa karena melayangkan tuduhan yang tak benar dengan konteks masalah yang tak jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Edmund McWilliams dari West Papua Advocacy Team, yang berbasis di Amerika Serikat, berpendapat kampanye itu hanya ditujukan buat menarik perhatian media massa dan publik internasional. Edmund yakin ada orang Papua yang jadi korban kekerasan TNI. Ia juga melihat pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan masalah kesehatan dan pendidikan di pulau tertimur Indonesia itu.[sumber;atjehcyber.net]