| Krisis Kali Ini Beda A Tony Prasetiantono ; Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada |
KOMPAS, 21 September 2012
Krisis ekonomi global kali ini terasa benar berbeda dengan krisis-krisis kita sebelumnya. Pada 1998, krisis ditandai tekanan terhadap keseimbangan eksternal, yakni kewajiban utang luar negeri yang besar tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan cadangan devisa.
Utang luar negeri total saat itu 130 miliar dollar AS, sementara cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia (BI) hanya 20 miliar dollar AS. Akibat permintaan jauh melampaui penawaran valuta asing, rupiah terdepresiasi sangat tajam, dari Rp 2.300 menjadi di atas Rp 10.000 per dollar AS. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi berkontraksi (minus) 13,7 persen dan inflasi 78 persen.
Krisis 2008 menyajikan cerita berbeda. Krisis 2008 terjadi karena meletusnya gelembung ekonomi dan finansial (economic and financial bubbles) di Amerika Serikat yang menyebabkan bursa efek amat terpukul. Karena emiten (perusahaan yang menjual sahamnya di bursa) mengalami tekanan jual (panic selling), harga dan kinerja perusahaan pun merosot. Selanjutnya, perekonomian tumbuh melambat atau bahkan negatif. Implikasinya, pengangguran melesat. Namun, Indonesia beruntung. Kinerja perusahaan tidaklah jelek sebab perekonomian masih tegak karena di sangga konsumsi kelompok masyarakat berpendapatan menengah.
Jumlah kelompok ini mencapai 130 juta orang. Berkat daya beli mereka, sektor konsumsi masih tetap tegak. Lebih hebat lagi, Indonesia seperti mendapat rezeki tatkala harga komoditas primer naik (batubara, sawit, karet, timah) seiring kenaikan harga minyak dunia. Perekonomian pun mampu tumbuh 4,5 persen ketika hampir semua emerging markets mengalami pertumbuhan negatif. Kombinasi antara (1) fenomena kelas menengah, (2) harga komoditas primer yang tinggi, dan (3) rendahnya eksposur perbankan kita dalam transaksi derivatif global telah menyelamatkan Indonesia dari krisis.
Krisis 2012 dan Dinamika Eksternal
Bagaimana dengan krisis ekonomi global 2012? Situasinya kembali berbeda. Perekonomian Indonesia amat terpengaruh dinamika eksternal. Pertama, harga komoditas primer kini merosot seiring lesunya perekonomian dunia, jauh lebih rendah dari saat krisis 2009. Akibatnya, ekspor kita melemah, bahkan dalam empat bulan terakhir menderita defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Kedua, meski harga produk primer merosot, harga minyak dunia terus meningkat. Akibatnya, nilai impor minyak kita juga melejit seiring kegagalan pemerintah mengerem laju konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah masih asyik mengimbau masyarakat hemat BBM bersubsidi, tetapi tampaknya rakyat tak peduli. Konsumsi jalan terus sehingga impor membengkak.
Ketiga, meski perekonomian global tertekan, berkat fenomena kelas menengah, kredit perbankan masih terus berekspansi. Sejauh ini pertumbuhan kredit bank mencapai 25,8 persen. Timbul kekhawatiran BI, ini akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang-barang modal (capital goods) yang harus diimpor. Ini salah satu simpul penyebab melonjaknya transaksi impor, selain melonjaknya impor minyak mentah.
Krisis ekonomi global dipicu oleh masih belum jelasnya efektivitas kebijakan yang dilakukan zona euro dan AS untuk meredam memburuknya perekonomian di dua wilayah tersebut. Gejolak Yunani untuk sementara memang bisa diredam tatkala utang Pemerintah Yunani yang mencapai 300 miliar euro sudah ditalangi ”bandar” zona euro (Jerman dan Perancis) sebesar 230 miliar euro. Setidaknya, utang-utang berupa obligasi Pemerintah Yunani yang jatuh tempo dapat dibayar sehingga stabilitas pasar finansial global dapat diselamatkan dari kepanikan.
Namun, negara yang mirip Yunani masih ada, dengan skala lebih besar, yakni Spanyol (utang 640 miliar euro), bahkan Italia (utang 1,8 triliun euro). Pertanyaannya, apakah kedua negara yang skala perekonomiannya besar ini juga harus ditalangi? Apakah Jerman dan Perancis masih kuat menalangi? Tak ada jaminan.
Sementara itu, di AS sebenarnya telah mulai terjadi perbaikan ekonomi. Pengangguran dapat dipangkas dari level tertinggi 10 persen (2009-2010) menjadi 8,2 persen (2012). Pertumbuhan ekonomi dapat dijaga mendekati 2 persen, sedangkan inflasi cuma 1,2 persen. Kondisi ini menyebabkan AS berani melakukan kebijakan quantitative easing (QE), yakni mencetak uang baru untuk dibelikan obligasi Pemerintah AS (t-bills dan t-bonds). Sebelumnya, pada periode 2008-2010, telah dilakukan QE1 1,5 triliun dollar AS, yang disusul QE2 sebesar 600 miliar dollar AS, sehingga totalnya 2,1 triliun dollar AS.
Semula banyak pihak berharap agar QE3 dilakukan tahun ini dengan jumlah yang cukup signifikan sehingga akan menyebabkan kurs dollar AS melorot. Jika itu terjadi, sebaliknya rupiah akan mengalami apresiasi. Kurs rupiah yang mencapai Rp 9.600 per dollar AS bisa terdongkrak menguat, misalnya ke level Rp 9.300 per dollar AS. Namun, tampaknya AS tak ingin gegabah memberlakukan QE3. Mereka cenderung bersikap konservatif dalam kebijakan QE3. Jumlah uang beredar baru yang dicetak setiap bulan ditetapkan 40 miliar dollar AS sehingga dalam setahun kurang dari setengah triliun dollar AS.
Kebijakan yang berhati-hati ini sempat memberi euforia pasar modal dan pasar valuta asing, tetapi hanya sesaat. Rupiah memang menguat, tetapi hanya sampai Rp 9.500 per dollar AS. Namun, setidaknya ini membuat BI agak sedikit lebih ”rileks” dalam membelanjakan cadangan devisa. Posisi cadangan devisa BI hingga akhir Agustus 2012 adalah 109 miliar dollar AS. Di tengah tekanan berat defisit transaksi berjalan, bertambahnya cadangan devisa dari semula 106 miliar dollar AS adalah menggembirakan. Setidaknya, meski perdagangan dan transaksi berjalan tertekan defisit, masih dapat dikompensasi masuknya modal asing, baik langsung maupun portofolio.
Fenomena ini logis, karena bagaimanapun juga, pada saat emerging markets paling top mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi—China merosot dari 9,5 persen (2011) menjadi 7,6 persen (2012) dan India dari 8,5 persen menjadi 5,3 persen—Indonesia tetap membukukan perlambatan paling kecil, dari 6,5 persen (2011) menjadi 6,3 persen (2012).
Meski begitu, ada dua hal yang membuat kita prihatin. Pertama, ternyata pemerintah gagal mengendalikan konsumsi BBM sehingga harus impor lebih banyak. Ini tak boleh dibiarkan. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik menjadi sebuah keharusan. Apalagi selama ini telah terjadi misalokasi subsidi energi. Berdasarkan data PLN (2012), bandara dan pusat perbelanjaan mewah (mal) di Jakarta masih menerima subsidi. Ini tak masuk akal dan tak boleh diteruskan.
Kedua, ketergantungan impor barang modal harus dikurangi. Ada yang belum tepat dalam sektor manufaktur kita. Mestinya hanya mesin-mesin yang canggih yang perlu diimpor, sedangkan mesin-mesin untuk industri sederhana (light industry) seyogianya bisa kita penuhi sendiri. Inilah pelajaran terpenting dalam krisis kali ini yang tak sempat disadari sepenuhnya pada krisis-krisis sebelumnya. ●